Gereja Bethel Indonesia/Tata Gereja GBI (2021)/Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia

Bab I
Pemerintahan Gereja

Pasal 1
Sistem Pemerintahan GBI

1. Sistem pemerintahan gereja yang dianut oleh organisasi GBI adalah Pastoral Sinodal, yaitu suatu sistem pemerintahan gereja yang memberi wewenang kepada gembala jemaat lokal GBI untuk mengelola jemaat lokal GBI yang dipimpinnya secara otonom, dengan tetap terikat pada prosedur kerja, alat- alat kelengkapan organisasi GBI dan keputusan-keputusan organisasi GBI.

2. Sistem pemerintahan gereja Pastoral Sinodal mengandung pengertian bahwa:
1. Jemaat lokal GBI harus digembalakan oleh seorang pejabat GBI yang dilakukan secara otonom dalam kepemilikan: inventaris dan aset, keuangan, program, kepengurusan serta pembinaan warga gereja kecuali jemaat cabang atau jemaat ranting.
2. Jemaat lokal GBI terikat pada Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GBI.

Bab II
Jemaat

Pasal 2
Pengertian jemaat lokal GBI

1. Jemaat lokal GBI adalah persekutuan orang percaya yang beribadah secara tetap dan dibaptis secara selam serta digembalakan oleh seorang pejabat GBI.
2. Jemaat lokal GBI digembalakan secara otonom dalam kepemilikan inventaris dan aset, keuangan, program, kepengurusan serta pembinaan warga gereja kecuali dalam hal Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI dan Tata Gereja GBI.

Pasal 3
Syarat jemaat lokal GBI

1. Memiliki anggota jemaat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang yang dibaptis secara selam dan beribadah secara tetap di jemaat lokal serta terdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI.
2. Memiliki alamat yang jelas.
3. Digembalakan oleh seorang pejabat GBI.
4. Memiliki pengurus jemaat lokal GBI.
5. Telah memperoleh:
1. Nomor induk jemaat lokal GBI dari BPP GBI berdasarkan rekomendasi BPD GBI.
2. Surat keputusan pengesahan jemaat lokal GBI dari BPD GBI.

Pasal 4
Jemaat lokal GBI di luar negeri

1. Jemaat lokal GBI di luar negeri disebut Gereja Bethel Internasional (International Bethel Church) dengan nama jemaat yang disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan.
2. Jemaat lokal GBI di luar negeri tetap menjadi bagian dari GBI yang pengaturan kepejabatan gerejanya di jemaat lokal mengikuti Tata Gereja GBI.
3. Perintisan jemaat lokal GBI di luar negeri berpedoman pada Tata Tertib GBI pasal 3 tentang syarat jemaat lokal GBI.
4. Tugas koordinasi jemaat lokal GBI di luar negeri dilaksanakan oleh BPLN GBI yang dibentuk oleh BPP GBI.

Pasal 5 GEMBALA JEMAAT LOKAL
Pasal 6 KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 7 JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 8 JEMAAT LOKAL GBI YANG TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA
Pasal 9 PROSEDUR PENDIRIAN JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 10 PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH
Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 12 PERSEKUTUAN ANTARGEREJA
Pasal 13 PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 14 LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI
Pasal 15 ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 16 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT GBI
Pasal 17 PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

BAB III PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA
Pasal 18 PEJABAT GBI
Pasal 19 PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GBI
Pasal 20 PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI
Pasal 21 TUGAS PEJABAT GBI
Pasal 22 KEWAJIBAN PEJABAT GBI
Pasal 23 LARANGAN JABATAN RANGKAP PEJABAT GBI
Pasal 24 BIAYA HIDUP PEJABAT GBI
Pasal 25 PELAYANAN PEJABAT GBI
Pasal 26 PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI
Pasal 27 PENYELESAIAN PERSOALAN INTERN

BAGIAN PENDETA
Pasal 28 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI
Pasal 29 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI
Pasal 30 PELAYANAN PENDETA GBI

BAGIAN PENDETA MADYA
Pasal 31 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA
Pasal 32 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA MADYA
Pasal 33 PELAYANAN PENDETA MADYA

BAGIAN PENDETA PRATAMA
Pasal 34 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA
Pasal 35 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA PRATAMA
Pasal 36 PELAYANAN PENDETA PRATAMA

BAGIAN PENDETA PEMBINA
Pasal 37 PENDETA PEMBINA

BAB IV SINODE GBI
Pasal 38 PENGERTIAN SINODE GBI
Pasal 39 PESERTA SINODE GBI
Pasal 40 TUGAS DAN WEWENANG SINODE GBI
Pasal 41 KUORUM SINODE GBI
Pasal 42 PENYELENGGARAAN SINODE GBI

BAB V MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI
Pasal 43 PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI
Pasal 44 PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI
Pasal 45 PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI
Pasal 46 TUGAS DAN WEWENANG SIDANG MPL GBI
Pasal 47 KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI
Pasal 48 MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI
Pasal 49 KUORUM DAN PERSIDANGAN MPL GBI
Pasal 50 PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI
Pasal 51 KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI

BAB VI MAJELIS PEMBINA GBI
Pasal 52 PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI
Pasal 53 PERSYARATAN ANGGOTA MAJELIS PEMBINA GBI
Pasal 54 KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI
Pasal 55 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

MAJELIS PEMBINA GBI
Pasal 56 RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN MP GBI

BAB VII BADAN PENGURUS PUSAT GBI
Pasal 57 PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI
Pasal 58 PENGANGKATAN PENGURUS BPP GBI
Pasal 59 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI
Pasal 60 RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPP GBI
Pasal 61 PERWALIAN HUKUM BPP GBI
Pasal 62 TEMPAT KEDUDUKAN BPP GBI
Pasal 63 PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI
Pasal 64 PROSEDUR PEMILIHAN KETUA UMUM BPP GBI
Pasal 65 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA UMUM BPP GBI
Pasal 66 MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI
Pasal 67 KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM BPP GBI
Pasal 68 PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI

BAB VIII LEMBAGA-LEMBAGA
Pasal 69 LEMBAGA YANG DIBENTUK
Pasal 70 MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA
Pasal 71 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA LEMBAGA
Pasal 72 KEKOSONGAN JABATAN KETUA LEMBAGA

BAB IX SIDANG MAJELIS DAERAH
Pasal 73 PENGERTIAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI
Pasal 74 SIDANG MAJELIS DAERAH GBI
Pasal 75 TUGAS SIDANG MAJELIS DAERAH GBI
Pasal 76 PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI
Pasal 77 PESERTA PERSIDANGAN MAJELIS DAERAH GBI
Pasal 78 KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG MD GBI

BAB X BADAN PENGURUS DAERAH GBI
Pasal 79 PEMBENTUKAN BPD GBI
Pasal 80 PENGERTIAN DAN SUSUNAN BPD GBI
Pasal 81 PERSYARATAN KETUA BPD GBI
Pasal 82 PROSEDUR PEMILIHAN KETUA BPD GBI
Pasal 83 SERAH TERIMA JABATAN KETUA BPD GBI
Pasal 84 PENGANGKATAN PENGURUS BPD GBI
Pasal 85 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD GBI
Pasal 86 MASA JABATAN KETUA BPD GBI

BAB XI BADAN PENGURUS LUAR NEGERI GBI
Pasal 87 PEMBENTUKAN BPLN GBI
Pasal 88 PENGERTIAN DAN PENGURUS BPLN GBI
Pasal 89 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPLN GBI
Pasal 90 MASA JABATAN KETUA BPLN GBI

BAB XII PENGGABUNGAN
Pasal 91 PENERIMAAN PENGGABUNGAN
Pasal 92 PROSEDUR PENGGABUNGAN

BAB XIII DISIPLIN GEREJA
Pasal 93 PENGERTIAN DISIPLIN GEREJA
Pasal 94 DASAR DISIPLIN GEREJA
Pasal 95 BENTUK SANKSI DAN JENIS DISIPLIN GEREJA
Pasal 96 PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN GEREJA
Pasal 97 PEMULIHAN NAMA BAIK

BAB XIV PERBENDAHARAAN GEREJA
Pasal 98 PENGERTIAN PERBENDAHARAAN GEREJA
Pasal 99 JENIS KEPEMILIKAN GEREJA
Pasal 100 PELEPASAN ASET GEREJA
Pasal 101 SUMBER KEUANGAN BPP GBI
Pasal 102 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPP GBI
Pasal 103 SUMBER KEUANGAN BPD GBI
Pasal 104 SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL GBI
Pasal 105 PENGGUNAAN KEUANGAN

BAB XV PENGAKUAN IMAN GBI
Pasal 106 PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI

BAB XVI PERUBAHAN TATA GEREJA GBI
Pasal 107 PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

BAB XVII PENUTUP
Pasal 108 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR
Pasal 109 PENETAPAN DAN PENGESAHAN